Fokus Pembangunan Disbunhorti Sultra

Fokus Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara

Oleh : Dr. Ir. YESNA SUARNI, M.Sc. (Kepala Dinas Perkebunan & Hortikultura Sultra)

 

Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, perkebunan dan hortikultura menjadi bagian  kehidupan keseharian, dimana proses panjang sejarah keberadaan   aktivitas perkebunan dan hortikultura di wilayah Sulawesi Tenggara sudah setara dengan perkembangan sejarah  kehidupan sosial ekonomi masyarakat  Sulawesi Tenggara itu sendiri sejak jaman dahulu kala.  Oleh karena itu, jika berbicara tentang kebijakan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Sulawesi   Tenggara tentu saja tidak bisa terlepas dari pemikiran tentang bagaimana mengoptimalkan keberadaan potensi sumber daya perkebunan dan hortikultura   Sulawesi Tenggara yang cukup melimpah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

 Fungsi dan peran sub sektor perkebunan dan hortikultura bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah banyak terbukti, dimana dari aspek ekonomi   sub sektor perkebunan dan hortikultura telah menunjukan kontribusi terhadap PDRB dan devisa negara yang cukup signifikan, sedangkan dari aspek lingkungan   bahwa keberadaan lahan perkebunan telah berfungsi sebagai kawasan hidrorologi yang cukup berpengaruh terhadap kondisi kelestarian lingkungan, serta dari aspek sosial sub sektor perkebunan dan hortikultura telah berperan cukup efektif sebagai andalan pendapatan masyarakat, penyedia lapangan kerja di perdesaan dan mencegah urbanisasi.  Dengan demikian sangatlah beralasan apabila kedua sub sektor ini harus terus didorong sebagai andalan pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara dalam jangka panjang. 

Komoditi unggulan perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara meliputi kakao, kelapa, cengkeh, lada, nilam, jambu mete, kelapa sawit, karet dan lain-lain sedangkan komoditi hortikultura meliputi jeruk, rambutan, durian, langsat, klengkeng dan berbagai macam jenis florikultura (tanaman hias) serta berbagai macam jenis tanaman sayur-sayuran.  

Secara umum kebijakan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah mensinergikan sumber daya perkebunan dan hortikultura guna meningkatkan daya saing, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan hortikultura melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan hortikultura yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta  didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Sedangkan secara teknis kebijakan pembangunan perkebunan dan hortikultura yang dicanangkan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura adalah meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan dan hortikultura secara berkelanjutan melalui penegembangan komuditas dan produk, peningkatan sumber daya manusia,  reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan  petani, investasi dan kemitraan usaha yang sesuai dengan kaidah pengelolaan  sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Sebagai arah kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara, telah dirumuskan Visi Dinas yaitu: “Kejayaan Perkebunan dan Hortikultura yang Berkelanjutan, untuk  Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”. Sedangkan misi Dinas Perkebunan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

  • Mewujudkan Sistim Perkebunan dan Hortikultura yang efektif, efisien, berkelanjutan dan berbasis kawasan;
  • Menciptakan kelembagaan petani yang mandiri, inovatif, dan kreatif.
  • Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan hortikultura yang bernilai tambah dan berdaya saing untuk bahan baku industri;
  • Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan;
  • Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura.

Strategi pembangunan perkebunan dan hortikultura yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan produksi, produktifivas dan mutu komoditi perkebunan dan hortikultura berbasis kawasan sesuai agroklimat dan ramah lingkungan;
  2. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura;
  3. Revitalisasi kelembagaan dan pembiayaan petani perkebunan dan hortikultura;
  4. Mendorong pengembangan usaha, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan hortikultura melalui pengembangan agroindustri perdesaan;
  5. Meningkatkan sumber daya manusia baik petugas perkebunan dan hortikultura maupun petani perkebunan dan hortikultura.

Dari kelima strategi pembangunan perkebunan dan hortikultura sebagaimana tersebut di atas, dirangkum ke dalam dua pola strategi pengembangan yang disesuaikan dengan pola pembangunan perkebunan dan hortikultura yang ada di Sulawesi Tenggara yaitu strategi pengembangan perkebunan besar swasta/nasional dan strategi pengembangan perkebunan dan hortikultura rakyat.

Strategi Pengembangan Perkebunan Besar Swasta/Nasional

Areal pengembangan perkebunan besar swasta/nasioanal tidak lebih dari 10% dari total areal perkebunan di Indonesia, namun investasi perusahaan swasta/ nasional tersebut memberikan arti penting terhadap kemajuan perkebunan di tanah air.  Oleh karena itu permasalahan ketersediaan/ kesulitan memperoleh kecukupan lahan inti hendaknya menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Ketersediaan potensi lahan yang sebenarnya masih cukup besar untuk untuk mendorong kemajuan perkebunan akan tetapi masih terkendala oleh berbagai perangkat peraturan/kebijakan terkait perlindungan kawasan hutan, tata guna tanah atau dikarenakan lingkungan sosial yang kurang kondusif.  Akibatnya banyak lahan-lahan terlantar yang tidak produktif dan berpotensi mengalami kerusakan, baik yang berada pada areal penggunaan lain maupun pada kawasan hutan.  Diperlukan regulasi melalui koordinasi kementerian/ lembaga terkait untuk mengatasi persoalan ini dengan tidak mengabaikan akan pentingnya perhatian terhadap keseimbangan lingkungan.

Guna mengoptimalkan pendayagunaan lahan pertanian dengan ketersediaan yang semakin terbatas, kebijakan usaha perkebunan diarahkan pada pola diversivikasi usaha.  Pada saat tanaman perkebunan belum menghasilkan wajib mengembangan tanaman tumpang sari dengan tanaman pangan. Demikian pula halnya pada kawasan industri gula dapat sekaligus mengintegrasikan dengan ternah, pengolahan pakan dan pupuk organik.  Disamping itu pemberian izin usaha pengolahan kepada perusahaan perkebunan jangan hanya terbatas pada industri pengolahan produk setengah jadi, melainkan perlu didorong agar mampu mengembangkan industri hilir hingga memproduksi produk jadi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan margin industry, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan perbaikan harga pembelian bahan baku kepada petani. Tentunya untuk mendorong pengembangan hilirisasi diperlukan penerapan kebijakan strategis, misalnya  dengan memberikan insentif bantuan modal dengan subsidi bunga, jaminan pinjaman, kemudahan perizinan dan penyediaan infrastruktur.  Mengingat bahwa pengembangan hiliriasi industri perkebunan bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian pertanian sehingga diperlukan koordinasi dan kesepakatan dengan kementerian terkait untuk dapat membantu.

Selanjutnya di tengah-tengah tuntutan pasar yang semakin terbuka, bahwa apa yang terjadi pada ekonomi Amerika dan Cina juga berdampak terhadap ekonomi Indonesia, maka kondisi globalisasi ekonomi hendaknya  dipahami sebagai meningkatnya integrasi ekonomi dan keterkaitan antar negara, regional atau ekonomi lokal di dunia melalui peningkatan pergerakan  barang, jasa, teknologi dan modal.  Arus modal asing pada pengembangan perkebunan menjadi penting karena berdampak pada peningkatkan industri perkebunan  dan mampu mengembangkan ekonomi wilayah. Pengembangan perkebunan tidak hanya sebatas pada upaya peningkatkan produksi  namun juga bagaimana meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dengan memperhatihan trand pasar global serta memanfaatkan peluang pergerakan arus barang, jasa, teknologi dan modal.

Pengembangan perkebunan besar swasta/nasional dilaksanakan dengan prinsip-prinsip humanistik ekonomi "the business of business" yang bertujuan untuk memperkaya kehidupan manusia yang terlibat dalam sebuah sistem usaha baik itu pemilik, pekerja, pelanggan, supplayer dan juga mendorong tumbuhnya relasi yang sehat pada masyarakat lokal dan global serta kepada lingkungan. Kebijakan pembangunan yang berpusat pada  manusia, memberi manfaat bagi semua orang yang terlibat, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan kepandaian yang kreatif bagi masa depannya sendiri dan masa depan masyarakat. Model pembangunan seperti ini, akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada  birokrasi dan lebih menjamin pertumbuhan self-sustaining capacity masyarakat menuju  sustained development

Komoditi yang dikembangan melalui pola perkebunan besar swasta adalah Kelapa Sawit dan tebu.  Pengembangan kelapa sawit di awali pada kisaran tahun 1996 oleh Perusahaan Negara (PTPN XIV) dan hingga saat saat ini setidaknya telah ada 35 perusahaan swasta yang telah melakukan pengembangan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara yang tersebar di kabupaten Konawe Utara, Kolaka, Konawe dan Konawe Selatan.  Tiga pabrik telah beroprasi dengan kapasitas 30 ton/jam, dua diantaranya berada di Kab. Konawe Utara (PT. Damai Jaya Lestari dan PT. Sultra Prima Lestari) dan satu unit di Kabupaten Kolaka (PT. Damai Jaya Lestari). 

Sedangkan untuk komoditi tebu telah mulai dikembangkan di era 90-an namun mengalami stagnansi hingga pada tahun 2015 usaha pengembangan tebu ini mulai berkembang kembali.  Hingga saat ini setidaknya telah ada 10 perusahaan swasta yang sedang melakukan aktivitas pengembangan tebu khususnya di kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Muna dan Muna Barat.  Pemerintah pusat dan daerah sangat merespon baik upaya investasi yang sedang dilaksanakan oleh beberapa investor dalam upaya pengembangan tebu.  Hal ini ditunjukkan dengan adanya penganggaran pembangunan Kebun Benih Induk Tebu di beberapa kabupaten pada tahun 2015, serta berbagai upaya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam upaya percepatan pengembangan industri tebu di Sulawesi Tenggara.

Strategi Pengembangan Perkebunan dan Hortikultura Rakyat

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertanian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan dukungan penyediaan sarana prasarana, infrastruktur, bantuan pembiayaan dan pemberdayaan petani di perdesaan juga dilakukan oleh hampir semua kementerian/ lembaga di tingkat pusat, berbagai SKPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota.  Namun demikian kehadiran program dan proyek tersebut ternyata belum mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian petani untuk mewujudkan kesejahteraannya.  Kondisi petani perkebunan di perdesaan saat ini masih terbelenggu dengan berbagai masalah, mulai dari permasalahan penyediaan sarana produksi, budidaya, pascapanen, pengolahan hasil hingga pada persoalan pemasaran hasil.  Capaian produksi dan produktivitas yang masih jauh dibawah standar potensial, serangan organisme pengganggu tanaman yang tidak kunjung teratasi, rendahnya mutu hasil dan harga panennannya  sangat ditentukan oleh pembeli. 

Berbagai penyebab dari rendahnya produktivitas berbagai komoditi di atas adalah masih kurangnya prioritas terhadap pembinaan sumber daya manusia petani dan bahkan aparat pembinanya, kelembagaan petani belum berfungsi optimal serta penyelenggaraan pembangunan yang masih bersifat segmental-egosektoral.  Selain itu, kelembagaan petani di desa umumnya belum berjalan dengan baik,  hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

  1. Kelompok Tani   pada   umumnya   dibentuk   berdasarkan  kepentingan   teknis   untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok.
  2. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah (hanya mencapai 50%)
  3. Pengelolaan  kegiatan  produktif  anggota  kelompok bersifat  individu.  Kelompok  sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan  anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.
  4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak   menggunakan basis social capital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.
  5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (blue print approach)  yang  seragam.  Introduksi  kelembagaan  dari  luar  kurang  memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.
  6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang top down, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat.
  7. Kelembagaan-kelembagaan  yang  dibangun  terbatas hanya  untuk  memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.
  8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontaktani memang lebih murah,  namun  pendekatan  ini  tidak  mengajarkan  bagaimana  meningkatkan  kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada social learning approach.
  9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

Kondisi tersebut di atas diperburuk lagi dengan lemahnya sinergi program dan kegiatan yang dicanangkan dari berbagai kementerian/lembaga. Berbagai upaya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan di pusat maupun di daerah, namun realitanya belum dapat terlaksana secara terpadu.  Contoh konkritnya hingga saat ini hampir semua upaya pemberdayaan masyarakat di perdesaan, senantiasa diikuti dengan pendirian kelompok-kelompok baru di desa dengan nama sesuai instansi pembinanya.

Menyadari bahwa salah satu ciri pertanian/perkebunan/hortikultura rakyat adalah mengembangkan komoditas dengan pola campuran (multiple cropping). Seorang petani kakao misalnya disamping mengusahakan kakao sebagai komotiti utamanya, biasanya juga memiliki sawah, membudidayakan tanaman hortikultura dan mengusahakan tanaman perkebunan lainnya dan bahkan juga  memelihara ternak. 

Guna mengatasi permasalahan pembangunan perkebunan dan hortikultura sebagaimana diuraikan di atas, maka kata kunci membangun perkebunan dan hortikultura rakyat hendaknya dimulai dari perubahan paradigma baru dengan membangun perkebunan/hortikultura rakyat melalui restrukturisasi kelembagaan petani.  Kelembagaan petani yang dibangun tidak hanya untuk kepentingan pelaksanaan program dari kementerian tertentu melainkan kelembagaan petani yang kuat dan mampu mensinergiskan berbagai program dan kegiatan dari berbagai kementerian/lembaga, menjadi pemersatu seluruh warga desa,  mengelola potensi sumber daya serta menyatukan gerak ekonomi dan tata kehidupan petani di setiap desa. Petani dengan kelembagaan yang kuat diyakini dapat menjalin jejaring untuk kolektivitas dan konektivitas antar desa, antar kecamatan dan kabupaten, sehingga mampu mengatasi permasalahan petani pada setiap tataran agribisnis menuju terwujudnya peningkatan daya saing, kemandirian dan kesejahteraan petani perkebunan.  Gagasan baru tentang restukturisasi kelembagaan petani ini telah diimplementasikan beberapa sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang dengan nama Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera.  Hingga saat ini telah terbentuk 120 LEM Sejahtera di tingkat desa dan tersebar di 12 kabupaten se-Sulawesi Tenggara.

Secara rinci berbagai kegiatan pelaksanaan program pembangunan perkebunan dan hortikultura adalah sebagai berikut:

  • Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Berkelanjutan
  1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah, Penyegar, Semusim,Tahunan, Sayuran, Buah, Obat-Obatan dan Florikultura (Perluasan, Rehabilitasi, Peremajaan dan Intensifikasi Tan. Perkebunan dan Horti)
  2. Peningkatan Sistem Perbenihan Perkebunan dan Hortikultura (Pembangunan Kebun Induk, Kebun Entres, Uji Adaptif, Pemurnian Benih, Kultura Jaringan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih)
  3. Pengembangan  penanganan pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil (UPH, UFBK, Fasilitasi Resi Gudang);
  4. Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura (SLPHT & GERDAL OPT).
  5. Dukungan Manajemen dan  Dukungan Teknis Lainnya (Sumber APBN: Ditjenbun, Ditjenhorti dan APBD).
  • Penyediaan Prasarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura
  1. Perluasan dan Optimasi Areal
  2. Pengelolaan Air dan Antisipasi Anomali Iklim (Embung, Sumur Resapan, Pengembangan Sumber Air Dalam/Dangkal dan Irigasi Perpompaan)
  3. Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi Lahan
  4. Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik
  5. Pembangunan Jalan Usaha Tani
  • Peningkatan Sumber Daya Manusia
  1. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani
  2. Pelatihan Manajemen Kemitraan
  3. Pelatihan Administrasi Keuangan
  4. Pelatihan Budidaya dan Sekolah Lapang
  5. Penguatan Kelembagaan Petani melalui LEM Sejahtera